BimTek Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) bagi operator SIKS-NG se-Kabupaten Padang

Pariaman – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) gelar Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT)  bagi operator SIKS-NG se Kabupaten Padang Pariaman di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Jumat (10/5/2019). Kepala DSP3A Hendra Aswara menyampaikan  sekitar 36 ribu KK yang terdapat pada BDT penerima bantuan untuk wilayah Padang Pariaman sejak beberapa tahun lalu. Data tersebut perlu divalidasi oleh perangkat kecamatan dan perangkat nagari. “Dari 36 ribu itu pasti sudah ada yang meninggal, pindah alamat atau sudah sejahtera. Bahkan ada yang ganda datanya. Ini perlu kita benahi bersama,” kata Hendra didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin Emri Nurman.  Selanjutnya, kata Ka. Dinsos P3A, validasi dan verifikasi data dilaksanakan selama 40 hari oleh tenaga operator nagari dan kecamatan yang difasilitasi oleh pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosila Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Karang Taruna dan lainnya.

Data yang telah terverifikasi dan validasi akan menjadi acuan yang akurat untuk pemberian bantuan lanjutan. Sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak ada unsure KKN.   Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman akan meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Padang Pariaman pada tanggal 20 Juni nanti.  Pusat pelayanan ini adalah yang pertama di wilayah Sumatera Barat sebagai wujud nyata Bupati Ali Mukhni dalam komitmen pengentasan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.  “Sesuai arahan Bupati, peresmian Pusat layanan ini akan dihadiri  Gubernur Sumatera Barat dan menjadi pilot projek nasional,” kata Ka. Dinsos P3A.

Bupati Padang Pariaman  yang diwakili  Asisten Adminitrasi Pemerintahan Idarussalam menyampaikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan salah satu visi Padang Pariaman yakni mewujudkan Padang Pariaman yang Religius, Cerdas dan Sejahtera.  Idarussalam  berharap dalam proses verifikasi dan validasi data ini harus sesuai dengan 14 indikator dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. “Kita berharap adanya data yang telah diverifikasi dan validasi ini menjadi acuan untuk kebijakan selanjutnya untuk kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman,” tutup Idarussalam.

Kabid PFM Emri Nurman mengatakan bahwa Bimbingan Teknis verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu bagi Operator SIKS – NG Se Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari 103 operator nagari dan 17 operator tingkat kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *